Terakhir diperbarui: May 24, 2022

Pedoman ini (“Pedoman”) adalah referensi bagi aparat penegak hukum yang mencari data pengguna platform TikTok (“Platform”) dari entitas TikTok yang tercantum pada Bagian 1 di bawah (secara bersama-sama disebut “TikTok”). Untuk informasi tambahan, lihat <FAQ Penegakan Hukum> kami.

TikTok berkomitmen untuk bekerja sama dengan penegak hukum tetapi tetap menghormati privasi dan hak lain dari pengguna. Untuk mencapai hal tersebut, TikTok memiliki kebijakan serta prosedur internal yang mengatur cara TikTok menangani dan menanggapi permintaan penegak hukum. Oleh karena itu, TikTok harus mengungkapkan data pengguna hanya jika permintaan didasarkan pada proses hukum yang benar atau dalam keadaan darurat.

BAGIAN 1 - PERSYARATAN DASAR

Pertama, permintaan harus ditujukan ke entitas TikTok yang tepat. Permintaan tersebut didasarkan pada lokasi pengguna yang relevan sebagai berikut:

Permintaan data pengguna yang berada di luar AS, Britania Raya, Wilayah Ekonomi Eropa, atau Swiss.

Perhatikan bahwa permintaan yang ditujukan ke entitas TikTok yang salah mungkin tidak diproses sampai kesalahan ini diperbaiki, sehingga dapat menyebabkan penundaan yang tidak diinginkan.

Kedua, permintaan harus dikirimkan melalui ke: www.tiktok.com/legal/report/lawenforcementrequest dengan lampiran (misalnya, surat perintah resmi, perintah pengadilan, atau dokumentasi lain yang mendukung permintaan) dalam format PDF.

Setiap konfirmasi surat-menyurat yang diterima bukan merupakan keharusan dan, dengan demikian, TikTok tidak melepaskan hak penolakan (termasuk kurangnya kewenangan, proses hukum yang tidak sah, atau kurangnya layanan yang proper). Semua permintaan kepada TikTok dan dokumen pendukung (termasuk perintah, surat perintah, dan/atau panggilan pengadilan atau yang setara) harus diberikan dalam bahasa Inggris atau dengan terjemahan. TikTok tidak akan menanggapi permintaan data pengguna yang dikirimkan selain oleh aparat penegak hukum atau dikirimkan melalui kanal tidak resmi.

BAGIAN 2 - JENIS DATA PENGGUNA

TikTok dapat menahan data pengguna berikut yang mungkin saja merupakan subjek permintaan penegak hukum yang sudah benar:

Setiap permintaan harus secara jelas mengidentifikasi jenis data yang diminta dan dasar hukum untuk memintanya. Jika permintaan tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk data yang diminta (seperti tercantum pada Bagian 3 di bawah), data tidak akan diberikan. Hal ini khususnya berlaku pada permintaan terkait data konten (yang pada umumnya memerlukan perintah pengadilan domestik / yudisial, surat perintah, atau yang setara).

BAGIAN 3 - PERSYARATAN KETIKA MEMBUAT PERMINTAAN

Setiap permintaan harus diberi tanggal, harus dikirimkan dengan kop surat penegak hukum, ditandatangani dan mencakup informasi berikut:

• Rincian otoritas penegak hukum (atau Pengadilan) yang mengajukan permintaan:

• Otoritas (atau Pengadilan) Yang Mengajukan Permintaan: Nama dan lokasi otoritas penegak hukum. Dalam hal perintah Pengadilan, permintaan harus menunjukkan lokasi serta nama Pengadilan yang terkait dan hakim / pejabat pengadilan.

• Pegawai yang mengajukan permintaan: Nama pegawai yang mengajukan permintaan, tanda pengenal / NIP, alamat email (harus dari domain email resmi) dan nomor telepon (termasuk ekstensi sambungan langsung).

• Rincian akun pengguna yang dimaksud:

• Nama pengguna TikTok: Ketika meminta data tentang pengguna tertentu dari Platform, Anda harus memberikan nama pengguna TikTok secara spesifik atau ID pengguna yang terasosiasi dengan akun tersebut. Kami juga meminta agar disediakan screenshot dari akun tersebut (untuk membantu kami mengidentifikasi akun yang benar secara lebih cepat). Berikut adalah pengenal yang disetujui TikTok:

• ID Pengguna TikTok
• Nama pengguna TikTok (URL akun atau screenshot diterima)
• Nomor telepon
• Alamat email
• ID Video (URL video atau screenshot diterima)

• Data yang diminta: Permintaan harus menjelaskan ruang lingkup data yang diminta secara jelas. Permintaan yang terlalu luas akan ditolak.

• Rentang tanggal: Permintaan harus menyebutkan tanggal (dan waktu, jika memungkinkan), atau rentang tanggal yang relevan dengan permintaan (hanya untuk data historis).

• Dasar hukum untuk permintaan:
• Proses hukum yang relevan: Permintaan harus menyebutkan proses hukum secara jelas (yaitu, mengutip ayat atau bagian yang relevan dari Undang-Undang / Statuta / Kitab Undang-undang), yang memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk meminta dan mengumpulkan informasi untuk tujuan pencegahan, deteksi, atau investigasi tindak pidana.
• Konteks dan Pelanggaran(-pelanggaran) yang sedang diselidiki: Permintaan harus secara terpisah menunjukkan jenis pelanggaran(-pelanggaran) yang sedang diselidiki (mengutip Undang-Undang / Statuta / Kitab Undang-undang yang relevan), raung lingkup pelanggaran dan hubungannya dengan Platform.
• Notifikasi pengguna: Harap tunjukkan apakah notifikasi kepada pengguna diperbolehkan (lihat Bagian 4 di bawah).

BAGIAN 4 - NOTIFIKASI PENGGUNA

Kebijakan kami adalah memberi tahu para pengguna TikTok sebelum mengungkapkan data mereka kepada penegak hukum, kecuali memberikan pemberitahuan: (a) dilarang berdasarkan hukum yang berlaku; (b) akan membahayakan investigasi; dan/atau (c) akan menempatkan individu pada risiko suatu bahaya. Merupakan tanggung jawab otoritas penegak hukum yang mengajukan permintaan untuk menunjukkan secara jelas apakah salah satu kriteria di atas terpenuhi dalam permintaan mereka. TikTok akan menghargai permintaan yang dilengkapi dengan pendukung yang sesuai (contohnya, jika permintaan mengacu pada kewajiban larangan pengungkapan berdasarkan hukum yang berlaku).

BAGIAN 5 - PERMINTAAN PENYIMPANAN

TikTok akan menghargai permintaan resmi untuk menyimpan data pengguna selama 90 hari. Harap kirimkan semua permintaan penyimpanan melalui ke www.tiktok.com/legal/report/lawenforcementrequest.

Permintaan penyimpanan harus dikirimkan dengan kop surat penegak hukum, ditandatangani, dan harus mengidentifikasi data pengguna tertentu secara jelas yang akan disimpan (dengan mengacu pada nama pengguna, jenis data, dan rentang tanggal sesuai Bagian 3 di atas). TikTok akan menyimpan informasi selama periode 90 hari tambahan setelah menerima permintaan resmi untuk memperpanjang penyimpanan. Kami tidak dapat menerima beberapa permintaan perpanjangan lebih lama dari periode 90 hari tambahan. Jika TikTok tidak menerima proses hukum formal atas informasi yang disimpan sebelum akhir periode penyimpanan, informasi yang disimpan tersebut dapat dihapus ketika periode penyimpanan berakhir.

Permintaan penyimpanan yang terlalu luas atau tidak spesifik tidak akan ditindaklanjuti. Untuk mengupayakan pengungkapan data yang disimpan, persyaratan yang ditetapkan pada Bagian 1 dan 3 dari Pedoman ini akan berlaku.

BAGIAN 6 - PERMINTAAN DARURAT

TikTok memiliki proses untuk menangani permintaan darurat. Permintaan tersebut akan dievaluasi kasus per kasus: jika sebagai bagian dari permintaan darurat kami menerima informasi yang menurut penilaian kami cukup untuk membangun keyakinan dengan niat baik bahwa ada keadaan darurat yang melibatkan bahaya yang akan segera terjadi atau risiko kematian atau cedera fisik serius pada seseorang, kami dapat memberikan data pengguna yang diperlukan untuk mencegah bahaya tersebut, sebagaimana diizinkan oleh hukum yang berlaku.

Untuk meminta data tersebut, Anda dapat mengirimkan permintaan melalui <Formulir Permintaan Pengungkapan Darurat>.

Semua permintaan darurat harus dilakukan oleh aparat penegak hukum tersumpah, dan berasal dari domain email aparat penegak hukum (jika dikirimkan melalui email). Apabila yang mengetahui keadaan darurat bukan aparat penegak hukum, segera dan langsung hubungi aparat penegak hukum setempat.

BAGIAN 7 - LAINNYA

TikTok dapat meminta otoritas penegak hukum untuk mengajukan permintaan bantuan hukum kepada otoritas pemerintah yang ditunjuk berdasarkan kerangka Perjanjian Bantuan Hukum Bersama atau Mutual Legal Assistance Treaty (“MLAT”), atau dengan surat permintaan. Hal ini dapat terjadi dalam keadaan di mana otoritas penegak hukum yang mengajukan permintaan berada di negara yang berbeda dengan entitas TikTok yang menyediakan layanan kepada pengguna relevan yang diminta datanya (lihat Bagian 1 di atas). Lihat <FAQ Penegakan Hukum> kami untuk informasi selengkapnya terkait MLAT.

Dalam mengajukan permintaan, aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa informasi yang diberikan telah lengkap dan akurat sesuai pengetahuan dan keyakinan mereka dengan itikad baik, dan bahwa pengungkapan (atau tindakan lain) yang diminta memang diperlukan dan sejalan dengan tujuan pencegahan, deteksi, atau investigasi pelanggaran, atau pencegahan keadaan darurat. Setelah diterima oleh penegak hukum, otoritas penegak hukum wajib menangani data tersebut sesuai hukum yang berlaku, termasuk undang-undang perlindungan data yang relevan.

TikTok berhak meminta penggantian biaya yang yang timbul dari aktivitas menanggapi permintaan penegakan hukum.

TikTok dapat memperbarui atau mengganti Pedoman ini setiap waktu atas kebijakannya sendiri dan tanpa pemberitahuan kepada pihak mana pun.

PENEGAKAN HUKUM TIKTOK PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN ATAU FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (“FAQS”)

FAQ ini harus dibaca bersama <Pedoman Penegakan Hukum> milik Tiktok

T: Apa pendekatan TikTok untuk menangani permintaan data dari otoritas penegak hukum?

TikTok berkomitmen untuk bekerja sama dengan penegak hukum tetapi tetap menghormati privasi dan hak para pengguna kami yang lain. Untuk mencapai hal tersebut, kami memiliki kebijakan dan prosedur internal yang mengatur cara kami menangani dan menanggapi permintaan penegak hukum. Kami wajib mengungkapkan data pengguna hanya jika permintaan didasarkan pada proses hukum yang benar atau dalam keadaan darurat.

Semua permintaan yang diterima akan melewati evaluasi kasus per kasus oleh tim tanggapan penegakan hukum khusus TikTok sebelum data pengguna diungkapkan. Tim tersebut dilatih untuk mengevaluasi permintaan otoritas penegak hukum dan sering terlibat dalam penyampaian persyaratan dari TikTok untuk mengungkapkan data pengguna kepada otoritas penegak hukum.

T: Apa persyaratan TikTok untuk mengungkapkan data pengguna kepada otoritas penegak hukum?

Persyaratan TikTok untuk mengungkapkan data pengguna kepada otoritas penegak hukum ditetapkan secara jelas pada <Pedoman Penegakan Hukum> kami (khususnya lihat Bagian 1 dan 3). Persyaratan tersebut mencerminkan kebijakan dan prosedur internal kami untuk menangani permintaan dari otoritas penegak hukum, serta didasarkan pada persyaratan hukum yang berlaku. Karena hukum yang berlaku berbeda antara satu negara dan negara lain, aturan tentang waktu pengungkapan data secara hukum juga akan berbeda sampai titik tertentu dan kebijakan serta prosedur internal kami mengakomodasi hal tersebut.

T: Bagaimana cara menemukan nama pengguna TikTok?

T: Pernahkah TikTok menolak permintaan data dari otoritas penegak hukum?

Ya, TikTok menolak permintaan data dari otoritas penegak hukum yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur secara jelas pada <Pedoman Penegakan Hukum>. Contoh-contoh yang paling sering adalah sebagai berikut:

• Permintaan yang tidak ditujukan ke entitas TikTok yang benar;
• Permintaan yang tidak menyebutkan proses hukum yang mana yang memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk meminta dan mengumpulkan informasi;
• Permintaan yang tidak menunjukkan jenis pelanggaran(-pelanggaran) yang sedang diselidiki, keadaan pelanggaran(-pelanggaran) dan keterkaitan pelanggaran tersebut dengan TikTok; dan
• Permintaan yang terlalu luas untuk “semua data pengguna” atau di mana tidak ada rentang tanggal yang ditunjukkan.

T: Bagaimana TikTok memastikan bahwa permintaan dari otoritas penegak hukum sudah benar?

Selain menolak permintaan dari otoritas penegak hukum yang tidak sesuai dengan proses dan persyaratan hukum yang relevan, TikTok akan sesuai dengan hukum yang berlaku:

• berupaya mempersempit ruang lingkup permintaan data sehubungan dengan volume data yang diminta, jumlah pengguna yang terkait dengannya dan/atau periode waktu yang terkait;
• meminta informasi lebih lanjut untuk mendukung permintaan tersebut (khususnya, untuk rincian proses hukum yang relevan dan/atau jenis pelanggaran(-pelanggaran) yang sedang diselidiki); atau
• menyampaikan kepada otoritas penegak hukum yang mengajukan permintaan bahwa permintaan melalui proses Perjanjian Bantuan Hukum Bersama atau Mutual Legal Assistance Treaty (“MLAT”) diperlukan untuk mendapatkan pengungkapan data yang diminta.

T: Pernahkah TikTok mengungkapkan data pengguna di luar permintaan hukum formal?

TikTok dapat mengungkapkan data pengguna tanpa menerima permintaan hukum formal (didasarkan pada proses hukum yang sah) dalam kasus-kasus berikut:

• Keadaan darurat: Seperti dijelaskan pada Bagian 5 <Pedoman Penegakan Hukum>, apanbila kami yakini ada keadaan darurat yang melibatkan bahaya yang akan segera terjadi atau risiko kematian atau cedera fisik serius pada seseorang, kami dapat memberikan data pengguna yang diperlukan untuk mencegah bahaya tersebut, sebagaimana diizinkan oleh hukum yang berlaku.
• Kewajiban pelaporan: Dalam keadaan tertentu, TikTok tunduk pada kewajiban hukum untuk melaporkan data pengguna tertentu baik kepada otoritas penegak hukum maupun badan yang ditunjuk seperti U.S. National Center for Missing and Exploited Children (“NCMEC”).

T: Jenis skenario apa yang dianggap keadaan darurat?

Semua permintaan pengungkapan darurat akan melalui evaluasi kasus per kasus dan setiap permintaan akan dievaluasi oleh tim tanggapan penegakan hukum kami berdasarkan pada keadaan khususnya. Namun, berikut adalah beberapa contoh yang dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat:

• Kasus keamanan dan eksploitasi anak;
• Orang hilang;
• Skenario bunuh diri dan melukai diri sendiri;
• Ancaman kekerasan yang akan segera terjadi; atau
• Situasi bencana alam atau akibat ulah manusia (seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dll).

T: Apakah TikTok menerima permintaan data dari otoritas penegak hukum di semua negara?

Meskipun otoritas penegak hukum di setiap negara dapat mengajukan permintaan ke TikTok, persyaratan pengungkapan data akan berbeda bergantung pada lokasi pengguna, lokasi otoritas penegak hukum yang mengajukan permintaan dan, dalam kasus tertentu, jenis data yang diminta. Dalam keadaan tertentu, TikTok akan menyampaikan kepada otoritas penegak hukum bahwa permintaan melalui proses Perjanjian Bantuan Hukum Bersama atau Mutual Legal Assistance Treaty (dikenal sebagai “MLAT”) diperlukan untuk mendapatkan pengungkapan data yang diminta. TikTok memublikasikan Laporan Transparansi berisi informasi tentang jumlah permintaan yang diterima dari setiap negara.

T: Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Bantuan Hukum Bersama atau Mutual Legal Assistance Treaty (“MLAT”)?

MLAT adalah perjanjian antara dua atau lebih negara yang menjelaskan cara masing-masing negara akan membantu dalam masalah hukum, seperti dalam investigasi kriminal. Melalui MLAT, pemerintah suatu negara dapat meminta bantuan dari pemerintah negara lain untuk memperoleh informasi dari perusahaan-perusahaan yang berada di negara lain tersebut.

T: Dalam keadaan apakah otoritas penegak hukum dapat perlu mengandalkan proses MLAT?

Ini mungkin diperlukan dalam keadaan di mana otoritas penegak hukum yang meminta berada di negara yang berbeda dengan entitas TikTok yang menyediakan layanan kepada pengguna yang dimaksud (lihat Bagian 1 dari <Pedoman Penegakan Hukum>). Jika penegak hukum tidak yakin apakah harus mengandalkan MLAT, mereka dapat menghubungi TikTok. Setelah menerima permintaan tersebut, TikTok akan berupaya menyampaikan kepada otoritas penegak hukum apakah MLAT sudah sesuai dan mengarahkan mereka ke “otoritas pusat” yang ditunjuk untuk keperluan MLAT di negara yang sesuai.

Contohnya, untuk para pengguna yang berada di luar AS, Britania Raya, EEA, dan Swiss, layanan TikTok disediakan oleh entitas TikTok di Singapura. Dalam contoh ini, kami akan menyampaikan kepada otoritas penegak hukum yang mengajukan permintaan (jika mereka berada di luar Singapura) bahwa mereka harus mengajukan permintaan ke “otoritas pusat” Singapura untuk keperluan MLAT, jika mereka ingin melanjutkan permintaan untuk pengungkapan data pengguna oleh entitas TikTok Singapura.

Ke mana permintaan dari selain penegak hukum harus dikirimkan?

Permintaan dari selain penegak hukum harus diarahkan sebagai berikut:

• Laporkan Konten: Rincian tentang cara melaporkan berbagai jenis konten yang mungkin melanggar Pedoman Komunitas TikTok tersedia di sini.

• Laporkan pelanggaran IP: Laporan dugaan pelanggaran hak cipta atau merek dagang harus dibuat sesuai dengan <Kebijakan Kekayaan Intelektual> TikTok dan dapat diajukan sebagai <Laporan Pelanggaran Hak Cipta> atau sebagai <Laporan Pelanggaran Merek Dagang>.

T: Seberapa cepat TikTok memproses permintaan?

Tim tanggapan penegakan hukum khusus TikTok berupaya untuk menanggapi semua permintaan secara tepat waktu, tetapi waktu tanggapan dapat bervariasi khususnya karena volume beban kasus pada waktu tersebut dan tingkat kerumitan permintaan. Jika permintaan tertentu terbatas waktunya, kami akan meminta aparat penegak hukum yang meminta untuk mencatat hal ini dalam permintaan tersebut (menjelaskan alasannya). Pemberian tanggapan bisa lebih lama jika permintaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada <Pedoman Penegakan Hukum> dan <FAQ Penegakan Hukum> kami.

T: Apa yang harus saya lakukan jika menerima laporan Cybertip yang dibuat oleh TikTok ke NCMEC?

Jika penegak hukum telah menerima laporan Cybertip yang dibuat oleh TikTok ke NCMEC, dan kemudian meminta data pengguna lebih lanjut sehubungan dengan investigasi, permintaan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada <Pedoman Penegakan Hukum> dan <FAQ Penegakan Hukum>. Untuk membantu kami memproses permintaan Anda secara lebih efisien, sebutkan dalam permintaan Anda nomor laporan yang ditetapkan untuk laporan Cybertip oleh NCMEC.